Perilaku dan Partisipasi Politik
 |
| Ilustrasi Prilaku dan Partisipasi Politik |
Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Yang melakukan kegiatan adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya dibagi dua, yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah dan fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat.
Pemerintah dan masyarakat merupakan kumpulan manusia. Pada dasarnya manusia yang melakukan kegiatan dibagi dua, yakni warga negara yang memiliki fungsi pemerintahan (penjabat pemerintahan), dan warga negara biasa yang tidak memiliki fungsi pemerintahan tetapi memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang memiliki fungsi pemerintahan (fungsi politik). Namun fungsi pemerintahan maupun fungsi politik biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik.
Ada dua contoh kajian pendekatan perilaku, yaitu suatu model perilaku politik pada umumnya, dan konsep partisipasi politik.
A. Model Perilaku Politik
Ada tiga kemungkinan dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik yakni, individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik. Dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga Negara biasa.
Agregasi adalah individu aktor politik secara kolektif (kelompok kepentingan, birokrasi, parpol, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa), sedangkan tipologi politik kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist, dan demokrat. Kajian terhadap perilaku politik dijelaskan dari sudut psikologik di samping pendekatan structural fungsional dan structural konflik.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi dari ketiga pendekatan tersebut. Yakni ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik yaitu :
- Lingkungan sosial politik tak langsung (sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa).
- Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor (keluarga, agama, sekolah,dan kelompok pergaulan).
- Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Ada tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri.
- Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan.
Faktor lingkungan sosial politik tak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi. Selain itu, mempengaruhi juga lingkungan social politik langsung berupa situasi. Tidak hanya itu saja, faktor lingkungan sosial politik langsung yang berupa sosialisasi, internalisasi, dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian (sikap)1.
1. Pemimpin Politik
Ini merupakan salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik, adalah pemimpin politik dan pemerintahan.
Kepemimpinan merupakan bagian dari kekuasaan tapi tidak sebaliknya. Kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih kepada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikutnya sedangkan kekuasaan belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama antara pemilik kekuasaan dan yang dikuasai.
Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur (parpol dan organisasi kemasyarakatan).
Kategorisasi kepemimpinan dapat dilakukan atas tiga kriteria, yaitu proses kepemimpinan dan karakter pemimpin, hasil kepemimpinan dan sumber kekuasaan.
Tipe kepemimpinan lain dapat pula dikemukakan berdasarkan motif dan keterampilan pemimpin menggunakan kekuasaan, seperti yang di kemukakan oleh Nicco Machiavelli, yaitu pemimpin tipe rubah (foxes) dan tipe singa (lions). Pemimpin tipe rubah ialah pemimpin yang cerdik dan terampil yang menolak penggunaan paksaan dan lebih mengandalkan diri pada manipulasi dan tawar-menawar dalam mencapai tujuan, sedangkan pemimpin tipe singa adalah pemimpin yang memiliki kekuatan dan integritas yang bersedia menggunakan paksaan dalam mengejar tujuan2.
Kepemimpinan dibagi dua, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformatif.
2. Partisipasi Politik
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Sehingga partisipasi politik itu adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah3.
Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan4.
3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Gerakan ke Arah Partisipasi Politik
Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik yaitu sebagai berikut :
Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpatisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industralisasi yang cukup matang.
Konflik antar kelompok pemimpin politik. Jika timbul konflik antar elite, maka yang dicari dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
KeterlibaTan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.
B. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik
Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional antara lain petisi, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.
Perbedaan antara bentuk partisipasi politik konvensional dengan bentuk partisipasi politik nonkonvensional adalah sebagai berikut:
Budaya politik yang partisipatif adalah budaya politik yang demokratik, dalam hal ini, akan mendukung terbentuknya sebuah system politik yang demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut “suatu kumpulan system keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi,”kata Almond dan Verba5.
1. Budaya Politik Partisipan
Menurut Bronson dkk dalam bukunya Belajar Civic Education dari Amerika, beberapa karakter publik dan privat sebagai perwujudan budaya partisipan sebagai berikut :
2. Konvensional
Pemberian suara (voting), Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.
3. Nonkonvensional
Pengajuan petisi , berdemontrasi, konfrontasi, mogok,tindak kekerasan politik harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan,pembunuhan),perang gerilya, dan revolusi.
Menjadi anggota masyarakat yang independen. Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan di bidang ekonomi dan politik. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu.Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional secara sehat.
4. Tipologi Partisipasi Politik
Partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif berupa kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individual dan kolektif.
C. Model Partisipasi Politik
Partisipasi politik di Negara-negara yang menerapkan system politik demokrasi merupakan hak warga Negara tetapi dalam kenyataan persentase warga Negara yang berpartisipasi berbeda dari satu Negara ke Negara yang lain.
Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
Sedangkan dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah.
1. Perilaku Memilih
Ada lima pendekatan yang digunakan dalam memilih yakni, structural, sosiologis, ekologis, psikologis sosial, dan pilihan rasional.
2. Pendekatan Struktural
Melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.
3. Pendekatan Sosiologis
Cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial.
4. Pendekatan Ekologis
Hanya relevan apabi la dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial.
5. Pendekatan Psikologi Sosial
Sama dengan penjelasan dalam model perilaku sosial. Konsep ini merujuk pada pemilu berupa identifikasi partai atas partai-partai yang ada atau ketarkaitan emosional pemilih terhadap partai tertentu.
6. Pendekatan Pilihan Rasional
Melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi unting dan rugi.
Keempat pendekatan tersebut sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain.
₂Ibid, h. 133-139.
₃Joko Budi Santoso, Modul Kewarganegaraan (Solo: Hayati, 2006), h 12.
⁴Surbakti, Memahami Ilmu Politik, h.118.
⁵Joko Budi Santoso, Modul Kewarganegaraan, h.12-13.
Jadilah yang pertama berkomentar di postingan "Perilaku dan Partisipasi Politik"